Pekon Tambak Jaya Tidak Transparan, Diduga Tidak Paham UU 14 Tahun 2008

Lampung Barat - -Keterbukaan informasi Publik sudah menjadi kewajiban yang mutlak untuk seluruh instansi atau badan publik yang menerima Dana yang bersumber dari Negara sesuai dengan UU 14 Tahun 2008 tentang tranparansi Informasi Publik. 

Hal ini berlaku pada Pekon yang merupakan perpanjangan atau penerima dana dari  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi sebagaimana diatur dalam Permendes No 6 Tahun 2018  Tentang Pelayanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat diLingkungan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi. 

Baca juga: Baru 1 Hari Pasca Dilantik Pratin Langsung Berhentikan Aparatur Pekon, Dugaan Kangkangi Peraturan Mendagri, Kemendes, Dan Edaran Bupati Lampung Barat Menguat

Pada peraturan tersebut sudah sangat jelas dan rinci apa yang menjadi hak dan kewajiban dari sebuah badan publik sebagai penerima Dana yang bersumber dari negara yakni Dana Desa. 

Namun sangat disayangkan hal ini tidak berlaku pada Pekon Tambak Jaya, yang mana ketika dilayangkan surat kepada PPID Pekon sampai saat ini tidak merespon dan terkesan abai serta kebal hukum, bahkan ketika akan ditemui baik Pratin maupun juru tulisnya tidak pernah ada di kantor pekon. 

Baca juga: Viral Kecurangan Oknum SPBU Dan UPT Rangai Tritunggal, Masyarakat Tidak Diperbolehkan Tebus BBM

Terkait hal tersebut ketua Forum Jurnalis Nasional Indonesia Lampung Barat, Yudi Hutriwinata mempertanyakan tentang pemahaman Pejabat Publik di level pekon tersebut.

"Kami sayang menyayangkan sikap yang ditunjukan oleh Pejabat Publik tersebut, apakah belum menerima salinan permendes tersebut atau bahkan diabaikan juga peraturan yang di buat oleh kementrian desa tersebut, " ujar yudi

Baca juga: Revisi UU Desa, Achmad Baidowi: Ubah Periodesasi Jabatan Kades, Tambah Dana Desa, dan Atur Perangkat Desa

"Kita akan melayangkan surat kedua kepada PPID pekon tersebut, dan jika masih abai juga artinya mereka juga mengabaikan peraturan Kemendesa sehingga kita akan membawa permasalahan ini kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung, " tutup Yudi

Hingga berita ini ditayangkan pemerintah Pekon Tambak Jaya baik Pratin maupun Juru Tulis belum ada yang bisa di konfirmasi. (Yudhi)

Baca juga: Gus Halim: Musdes Wujud Transparansi Pembangunan Desa